Langsung ke konten utama

KemenPAN-RB Sosialisasikan Sistem CAT Lewat Job Fair CPNS 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba sistem computer assisted test (CAT).

Sistem CAT itu akan diperkenalkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam job fair di hall Senayan City Jakarta pada 18–19 Juni dan di Gedung Wanita Bogor pada 24-25 Juni 2014.

Hanya saja, KemenPAN-RB tidak menerima lamaran seperti halnya peserta job fair lainnya. Pasalnya pendaftaran diajukan pada pekan kedua Juli lewat pendaftaran oline.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan, sistim CAT perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai metode yang transparan, obyektif, dan bebas dari KKN dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN).

“Dengan cara ini, pemerintah optimis bisa menjaring putra-putri bangsa terbaik untuk menjadi aparatur sipil negara,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/6).

Tahun ini seluruh instansi yang melakukan rekrutmen ASN wajib menggunakannya dalam tes kompetensi dasar (TKD).

BKN menyediakan fasilitas CAT di 12 BKN Kantor Regional dan BKN Pusat. Sementara, 2.304 titik lokasi untuk TKD disiapkan Kemendikbud, yakni infrastruktur Uji Kompetensi Guru (UKG) laboratorium di sekolah-sekolah, dan laboratorium Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Formasi ASN 2014 dibuka 100 ribu, terdiri dari 65 ribu CPNS dan 35 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Untuk CPNS, 25 ribu formasi untuk instansi pemerintah pusat, dan 40 ribu  formasi untuk pemda, sedangkan PPPK terdiri dari 10 ribu untuk pusat dan 25 ribu untuk daerah.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 25 Agustus 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan lowongan formasi perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 11 hingga 24 Agustus 2014. Saat ini pihak kementerian tengah meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah untuk segera menyampaikan usulan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN), khususnya CPNS. Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RP, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan usulan tambahan formasi dari pusat maupun daerah akan ditunggu paling lambat 24 Juli 2014. Rincian usulan ini diperlukan agar penetapan dan persetujuan rincian dapat dilaksanakan sesuai jadwal. “Diharapkan jadwal itu bisa ditepati, sehingga instansi yang membuka formasi CPNS dapat mengumumkan lowongan formasi antara 11-24 Agustus 2014,” ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta. Setelah pengumuman lowongan CPNS masing masing instansi dibuka, masyarakat hendak mendaftar bisa langsung seca...

Penetapan SK CPNS untuk Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Pemda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi sekitar 12 ribu honorer kategori 2 (K2). Namun demikian, para calon abdi negara itu tidak otomatis bisa langsung kerja tanpa adanya penetapan dari pemerintah daerah. Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemda yang sudah  menetapkan surat keputusan (SK) tentang CPNS yang mendapatkan NIP. Padahal, SK itu sangat penting bagi honorer K2 yang telah resmi diangkat CPNS. “Tanpa SK, honorer K2 yang sudah lulus CPNS tidak bisa bekerja. SK itu merupakan bukti kalau kepala daerah secara resmi mengangkat honorernya menjadi pegawai. Dari SK juga akan diketahui kapan CPNS-nya bisa mulai bekerja,” ujar Eko. Eko mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak info tentang K2 yang belum mengantongi SK penetapan CPNS dari kepala daerah. Namun, katanya, BKN memang tidak bisa mencampuri hak kepala daerah dalam menetapkan CPNS. “SK itu urusan internal daerah. BKN tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ,”...