Langsung ke konten utama

Menambah Jumlah PNS Tidak Bisa Didadak

type=’html’>Tasdik Kinanto selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan dalam penataan manajemen Sumber Daya Manusia aparatur harus sesuai dengan perencanaan. Setiap merekrut pegawai dilakukan secara dadakan maka sudah pasti manajemennya kurang baik.

Dalam acara forum pertemuan dari Bundayati asal Provinsi Kalimantan Utara yang bertempat di Media Center Kemenpan-RB, Tasdik menjelaskan supaya birokrasi terisi oleh orang-orang yang profesional, dengan demikian perekrutannya akan transparan dan adil. Siapapun anak bangsa harus diberi kesempatan yang sama sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini merupakan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menambah Jumlah PNS Tidak Bisa Didadak

Ditegaskan dalam menambahkan personil ASN, harus disesuaikan dengan analisis jabatan, beban kerja, serta rasio anggaran belanja pegawai setiap daerahnya. Dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil banyak putera daerah yang tidak lolos. Semua ini terjadi karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa daerah tidak sama. Akan tetapi pemerintah juga tidak akan menutup kemungkinan akan menentukan kelulusan mengambil kebijakan dengan memberikan tingkat ambang batas yang tidak sama.


Deputi SDM Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana putra daerah itu meningkatkan kemampuannya. Dan setiap orang yang akan menjadi PNS harus berpikir secara nasional serta mempunyai nasionalisme dalam pikiran dan tingkah lakunya. Dengan demikian yang harus dilakukan merupakan kualitas SDM putera daerah. Beliau juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi mempunyai hakikat perubahan budaya pola pikir dan keniscayaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pemabaharuan supaya reformasi birokrasi menjadi gerakan nasional.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Forum Bundayati, Yunus Hermingyus mengungkapkan, efesiensi dan efektivitas pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan bagian-bagian penting serta tertera pada pemerintahan daerah. Beliau juga menambahkan, potensi keanekaragaman daerah serta peluang dan persaingan umum dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Dengan demikian hal ini perlu disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam persatuan sisitem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Alasan Regenerasi, Menteri PAN Tak Jadi Caleg

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Azwar menyatakan ingin ada regenerasi dalam susunan calon anggota legislatif. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam pesan singkat. “Pak Azwar sejak awal tidak masuk dalam daftar caleg 2014. Menteri dari PAN yang maju sebagai caleg hanya Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan),” ujar Dradjad. Ia menjelaskan, alasan utama Azwar tidak mencalonkan diri sebagai caleg lantaran ingin memberikan kesempatan bagi kader yang masih muda, khususnya di wilayah Aceh. “Alasan utamanya adalah regenerasi, khususnya PAN Aceh. Yang bersangkutan merasa sudah terlalu sepuh untuk maju lagi dan ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda PAN Aceh,” kata Dradjad. Selain Azwar, Dradjad mengungkapkan, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat saat ini, Farhan Hamid, juga memilih tak maju lagi ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Formasi CPNS 2014 Didominasi Guru dan Tenaga Medis

Persyaratan administrasi pendaftaran tes CPNS dicap ribet dan rumit. Bahkan banyak yang menyebut, konsentrasi calon pelamar sudah habis untuk menyiapkan tetek bengek persyaratan mengikuti ujian calon abdi negara. Mulai tahun ini pemerintah mengepras sejumlah persyaratan administrasi pendaftaran tes CPNS. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, persyaratan administrasi tes CPNS yang dihapus adalah lembar SKCK (surat keterangan catatan kebaikan), surat keterangan sehat, dan kartu kuning. SKCK selama ini diterbitkan oleh satuan Intelkam Polres. Tetapi untuk mendapatkannya, pemohon harus mendapatkan surat pengatar dari Polsek. Masyarakat tentu banyak yang mengeluh, karena lokasi Polres umumnya ada di pusat kabupaten atau kota. Sedangkan tempat tinggal calon pelamar CPNS tersebar hingga ke pelosok kabupaten dan kota. Biaya resmi untuk mendapatkan SKCK sejatinya tidak mahal ya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya