Langsung ke konten utama

Pemprov Jatim Usulkan 3.973 Formasi CPNS 2014

Pemprov Jatim berencana mengusulkan formasi CPNS tahun 2014 sebanyak 3.973. Dari jumlah itu, formasi tenaga kesehatan 1.407 orang, sedangkan formasi tenaga teknis 2.566 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto mengatakan, rencana usulan formasi CPNS baru tersebut berasal dari usulan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan PemprovJatim.

“Pertimbangannya mengacu pada kebutuhan SDM yang sangat teknis,” ujarnya, kepada Surya(Tribunnews.com Network) , Selasa (10/6/2014).

Dari sekitar 68 SKPD di lingkungan Pemprov, rencana pengajuan usulan formasi CPNS terbanyak adalah Dinas Pertanian 479.

Dinas PU Pengairan 460 orang, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) 315.

Dinas PU Bina Marga 173, Dinas Peternakan 163, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 164.

Dinas Sosial 140, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 121.

Sementara Dinas PU Cipta Karya mengusulkan rencana formasi CPNS baru 60, UPT Meteria Medika 59.

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sama-sama mengusulkan 51.

Balai Kesehatan Mata 42, Akademi Keperawaran Madiun 41, Badan Penanaman Modal 38, Dinas Kesehatan 37.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 32, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 28.

Dinas Pariwisata 22 orang, Dinas Kominfo serta Dinas Koperasi dan UMKM sama mengusulkan formasi 16 orang.

“Untuk SKPD yang rencana usulan formasi paling sedikit adalah Badan Perpustakaan dan Arsip  hanya dua orang, Badan Diklat lima orang, dan Balitbang yang mengusulkan formasi sembilan orang,” jelas Akmal.

Dengan adanya rencana usulan dari masing-masing SKPD tersebut, pihaknya, kata Akmal, akan mengusulkan kepada Gubernur Soekarwo terlebih dahulu.

“Nah, berapa nanti jumlah pasti formasi usulan CPNS dari Pemprov Jatim yang disetujui Gubernur, itu yang selanjutkan akan diusulkan ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi,” tegasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Alasan Regenerasi, Menteri PAN Tak Jadi Caleg

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Azwar menyatakan ingin ada regenerasi dalam susunan calon anggota legislatif. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam pesan singkat. “Pak Azwar sejak awal tidak masuk dalam daftar caleg 2014. Menteri dari PAN yang maju sebagai caleg hanya Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan),” ujar Dradjad. Ia menjelaskan, alasan utama Azwar tidak mencalonkan diri sebagai caleg lantaran ingin memberikan kesempatan bagi kader yang masih muda, khususnya di wilayah Aceh. “Alasan utamanya adalah regenerasi, khususnya PAN Aceh. Yang bersangkutan merasa sudah terlalu sepuh untuk maju lagi dan ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda PAN Aceh,” kata Dradjad. Selain Azwar, Dradjad mengungkapkan, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat saat ini, Farhan Hamid, juga memilih tak maju lagi ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penetapan SK CPNS untuk Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Pemda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi sekitar 12 ribu honorer kategori 2 (K2). Namun demikian, para calon abdi negara itu tidak otomatis bisa langsung kerja tanpa adanya penetapan dari pemerintah daerah. Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemda yang sudah  menetapkan surat keputusan (SK) tentang CPNS yang mendapatkan NIP. Padahal, SK itu sangat penting bagi honorer K2 yang telah resmi diangkat CPNS. “Tanpa SK, honorer K2 yang sudah lulus CPNS tidak bisa bekerja. SK itu merupakan bukti kalau kepala daerah secara resmi mengangkat honorernya menjadi pegawai. Dari SK juga akan diketahui kapan CPNS-nya bisa mulai bekerja,” ujar Eko. Eko mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak info tentang K2 yang belum mengantongi SK penetapan CPNS dari kepala daerah. Namun, katanya, BKN memang tidak bisa mencampuri hak kepala daerah dalam menetapkan CPNS. “SK itu urusan internal daerah. BKN tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ,”...
3 komentar
Baca selengkapnya