Langsung ke konten utama

Di Aceh ada 15 Daerah yang membuka lowongan CPNS Tahun ini

Berdasarkan data yang dikeluarkan KemenPAN-RB menyebutkan, ada terdapat 15 kabupaten/kota di wilayah Aceh yang ikut mengusulkan formasi CPNS yang akan direkrut tahun ini.

Lima belas daerah itu adalah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Simelue.Yang lain, termasuk Pemprov Aceh, tidak ikut melakukan rekrutmen CPNS 2014.

Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menjelaskan, bahwa secara keseluruhan ada terdapat 141 instansi pemda yang tidak mengusulkan kuota CPNS baru 2014 hingga habisnya tenggat waktu pengusulan. Dari 141 pemda itu, rincianya 6 pemerintah provinsi, 106 kabupaten, dan 29 kota.

Herman mengaku tidak mengetahui persis mengapa ada 141 daerah yang tidak mengusulkan penerimaan CPNS baru tahun ini. Namun, dia menduga, bahwa daerah-daerah itu tidak memenuhi persyaratan yakni belanja pegawai harus di bawah 50 persen APBD. Atau, bisa juga karena menganggap jumlah pegawainya sudah mencukupi.

Terkait dengan jumlah kursi dan formasi yang akan direkrut masing-masing instasi, Herman menjelaskan, kemenpan-RB saat ini masih sedang melakukan analisis.

“Semoga akhir Juni ini sudah selesai analisisnya sehingga nantinya bisa diketahui kuota dan formasinya untuk masing-masing instansi pusat dan daerah,” terangnya.

Dia memastikan, jumlah kuota yang diusulkan pemda tidak lantas akan dipenuhi semuanya. Namun, tergantung dari analisis, yang didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Alasan Regenerasi, Menteri PAN Tak Jadi Caleg

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Azwar menyatakan ingin ada regenerasi dalam susunan calon anggota legislatif. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam pesan singkat. “Pak Azwar sejak awal tidak masuk dalam daftar caleg 2014. Menteri dari PAN yang maju sebagai caleg hanya Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan),” ujar Dradjad. Ia menjelaskan, alasan utama Azwar tidak mencalonkan diri sebagai caleg lantaran ingin memberikan kesempatan bagi kader yang masih muda, khususnya di wilayah Aceh. “Alasan utamanya adalah regenerasi, khususnya PAN Aceh. Yang bersangkutan merasa sudah terlalu sepuh untuk maju lagi dan ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda PAN Aceh,” kata Dradjad. Selain Azwar, Dradjad mengungkapkan, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat saat ini, Farhan Hamid, juga memilih tak maju lagi ...

Penetapan SK CPNS untuk Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Pemda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi sekitar 12 ribu honorer kategori 2 (K2). Namun demikian, para calon abdi negara itu tidak otomatis bisa langsung kerja tanpa adanya penetapan dari pemerintah daerah. Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemda yang sudah  menetapkan surat keputusan (SK) tentang CPNS yang mendapatkan NIP. Padahal, SK itu sangat penting bagi honorer K2 yang telah resmi diangkat CPNS. “Tanpa SK, honorer K2 yang sudah lulus CPNS tidak bisa bekerja. SK itu merupakan bukti kalau kepala daerah secara resmi mengangkat honorernya menjadi pegawai. Dari SK juga akan diketahui kapan CPNS-nya bisa mulai bekerja,” ujar Eko. Eko mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak info tentang K2 yang belum mengantongi SK penetapan CPNS dari kepala daerah. Namun, katanya, BKN memang tidak bisa mencampuri hak kepala daerah dalam menetapkan CPNS. “SK itu urusan internal daerah. BKN tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ,”...