Langsung ke konten utama

Formasi CPNS Guru tak Sesuai Harapan

Meski jumlah untuk tenaga pendidik seperti guru dalam rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2014 mendominasi, namun hal itu masih jauh dari harapan. Di sisi lain, alokasi biaya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru wiyata maupun honorer masih minim.

Data dari PGRI Kabupaten Purbalingga, setiap bulan, jumlah guru yang purna tugas mencapai 15 orang.  Jika tidak ditambah dari guru non CPNS, jumlah guru yang ada kurang optimal.

Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono MPd menyadari, pemkab melalui bupati sudah berupaya mengusulkan dan memperjuangkannya. Hanya saja pemerintah pusat masih memiliki pertimbangan lain.

“Jika seperti ini, maka formasi guru akan selalu minim. Namun bukan berarti harus meminta guru ribuan dalam sekali rekrutmen. Pemerintah pusat harus menyadari jika kekurangan guru di daerah harus dilengkapi dari non CPNS yang dibiayai dana BOS dengan batasan maksimal 20 persen dan itu masih kurang,” paparnya.

Pihaknya bersama rekan seperjuangan di PGRI berupaya memperjuangkan agar alokasi dana BOS yang untuk guru honorer maupun wiyata bisa lebih besar. Karena sangat disadari jika larangan mengangkat tenaga honorer berlawanan dengan kebijakan dana maksimal dari BOS 20 persen yang untuk honor guru non CPNS di sekolah-sekolah.

Kabid Pendidian Dasar Dindik Purbalingga ini juga mengaku saat ini Purbalingga masih kekurangan guru total di atas 1.000 orang. Jika dipenuhi secara bertahap melalui rekrutmen CPNS umum, minimal setiap tahun seharusnya bisa mencapai 100 orang. Jika tidak mencapai 100, diharapkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

“Waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan kekurangan guru itu jelas panjang. Namun kami yakin dengan upaya optimal memacu kinerja guru yang ada, pendidikan tidak akan tertinggal. Tentunya dengan tetap memperjuangkan alokasi honor untuk guru non CPNS itu,” tambahnya.

Ia juga berharap, pemerintah pusat tidak hanya mempertimbangkan rasio guru dengan siswa saja. Karena di setiap wilayah berbeda dan kondisinya tidak bisa disamaratakan, terutama di tingkat sekolah dasar.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 25 Agustus 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan lowongan formasi perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 11 hingga 24 Agustus 2014. Saat ini pihak kementerian tengah meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah untuk segera menyampaikan usulan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN), khususnya CPNS. Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RP, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan usulan tambahan formasi dari pusat maupun daerah akan ditunggu paling lambat 24 Juli 2014. Rincian usulan ini diperlukan agar penetapan dan persetujuan rincian dapat dilaksanakan sesuai jadwal. “Diharapkan jadwal itu bisa ditepati, sehingga instansi yang membuka formasi CPNS dapat mengumumkan lowongan formasi antara 11-24 Agustus 2014,” ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta. Setelah pengumuman lowongan CPNS masing masing instansi dibuka, masyarakat hendak mendaftar bisa langsung seca...

Penetapan SK CPNS untuk Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Pemda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi sekitar 12 ribu honorer kategori 2 (K2). Namun demikian, para calon abdi negara itu tidak otomatis bisa langsung kerja tanpa adanya penetapan dari pemerintah daerah. Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemda yang sudah  menetapkan surat keputusan (SK) tentang CPNS yang mendapatkan NIP. Padahal, SK itu sangat penting bagi honorer K2 yang telah resmi diangkat CPNS. “Tanpa SK, honorer K2 yang sudah lulus CPNS tidak bisa bekerja. SK itu merupakan bukti kalau kepala daerah secara resmi mengangkat honorernya menjadi pegawai. Dari SK juga akan diketahui kapan CPNS-nya bisa mulai bekerja,” ujar Eko. Eko mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak info tentang K2 yang belum mengantongi SK penetapan CPNS dari kepala daerah. Namun, katanya, BKN memang tidak bisa mencampuri hak kepala daerah dalam menetapkan CPNS. “SK itu urusan internal daerah. BKN tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ,”...