Langsung ke konten utama

Pemberkasan Honorer K2 jadi CPNS di Bombana Tertunda

Pemkab Bombana belum memutuskan jumlah honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat menjadi CPNS. Sejak 356 nama-nama honorer di otorita pemekaran Kabupaten Buton itu diluluskan BKN karena memenuhi passing grade saat seleksi CPNS 2013 lalu, Pemkab Bombana hanya berkutat pada proses verifikasi SK.

Sudah tiga kali Pemkab Bombana melaksanakan verifikasi. Pertama dilakukan Maret lalu, ketika 356 honorer tersebut memasukkan berkas. Tidak main-main, untuk mengecek keaslian administrasi ratusan honorer itu, Pemkab Bombana membentuk tim teknis beranggotakan BKD, inspektorat dan bagian hukum.

Namun selama berhari-hari bekerja, tim verifikasi yang diketuai Asisten III, Sukarnaeni ini, tidak berani bersikap, apalagi memutuskan palsu atau asli SK yang dilampirkan honorer di dalam berkasnya. Tak ingin ambil resiko, tim verifikasi kembali menyerahkan tanggung jawab verifikasi di Inspektorat Bombana. Namun hasilnya tetap sama.

Berbulan-bulan bolak balik di semua dinas dan kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, inspektorat belum berani mengumumkan berapa honorer K2 yang benar-benar mengantongi SK 2005.

Karena tidak ada yang berani memutuskan, hasil verifikasi inspektorat ini kembali dilempar di masing-masing SKPD yang diklaim menjadi tempat honor 356 honorer itu. Akibat belum adanya kejelasan berapa honorer yang memiliki SK 2005 dan siapa honorer yang siluman, maka berdampak pada tertundanya proses pemberkasan honorer K2 yang lulus menjadi CPNS.

“Sudah tiga kali diverifikasi, tapi tidak ada peningkatan. Seharusnya Pemda harus berani menyimpulkan siapa honorer siluman dan siapa yang asli. Jika terus berkutak diverifikasi maka salah satu dampaknya adalah pemberkasan yang tertunda,” kesal salah seorang honorer K2 yang lulus seleksi dari formasi yang sama 2013 lalu.

Honorer yang mengklaim memegang SK asli 2005 ini menduga, proses verifikasi berulang yang dipertontonkan Pemkab Bombana ini akibat adanya pejabat-pejabat di wilayah tersebut yang enggan menandatangani sejumlah yang surat keputusan (SK) masa kerja yang dinilai masih bermasalah.

Selain itu, telatnya pemberkasan tersebut diduga terkait pemalsuan SK masa kerja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sehingga Pemkab Bombana harus hati-hati dalam memutuskan SK bermasalah atau tidak.

Kepala BKD Bombana Man Arfa, mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan berapa honorer siluman dan berapa honorer asli 2005 yang dinyatakan lulus CPNS 2013 lalu.

“Masih dalam proses verifikasi kembali,” katanya. Apa tidak terlambat? Mantan kepala Dispenda ini mengatakan, jika dari waktu verifikasi yang sudah berbulan-bulan, memang agak terlambat. Namun hal ini tidak masalah, karena proses verifikasi masih terus diperpanjang hingga akhir Juli nanti.

“Tunggu saja hasilnya, akan diumumkan nanti,” ungkapnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 25 Agustus 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan lowongan formasi perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 11 hingga 24 Agustus 2014. Saat ini pihak kementerian tengah meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah untuk segera menyampaikan usulan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN), khususnya CPNS. Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RP, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan usulan tambahan formasi dari pusat maupun daerah akan ditunggu paling lambat 24 Juli 2014. Rincian usulan ini diperlukan agar penetapan dan persetujuan rincian dapat dilaksanakan sesuai jadwal. “Diharapkan jadwal itu bisa ditepati, sehingga instansi yang membuka formasi CPNS dapat mengumumkan lowongan formasi antara 11-24 Agustus 2014,” ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta. Setelah pengumuman lowongan CPNS masing masing instansi dibuka, masyarakat hendak mendaftar bisa langsung seca...

Penetapan SK CPNS untuk Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Pemda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi sekitar 12 ribu honorer kategori 2 (K2). Namun demikian, para calon abdi negara itu tidak otomatis bisa langsung kerja tanpa adanya penetapan dari pemerintah daerah. Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemda yang sudah  menetapkan surat keputusan (SK) tentang CPNS yang mendapatkan NIP. Padahal, SK itu sangat penting bagi honorer K2 yang telah resmi diangkat CPNS. “Tanpa SK, honorer K2 yang sudah lulus CPNS tidak bisa bekerja. SK itu merupakan bukti kalau kepala daerah secara resmi mengangkat honorernya menjadi pegawai. Dari SK juga akan diketahui kapan CPNS-nya bisa mulai bekerja,” ujar Eko. Eko mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak info tentang K2 yang belum mengantongi SK penetapan CPNS dari kepala daerah. Namun, katanya, BKN memang tidak bisa mencampuri hak kepala daerah dalam menetapkan CPNS. “SK itu urusan internal daerah. BKN tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ,”...