Langsung ke konten utama

Camat Keluhkan Banyak Soal Ujian Jebakan

Setelah menggelar tes online uji kompetensi bidang seleksi dan promosi terbuka jabatan lurah, hari ini Minggu (28/4/2013) Pemprov DKI kembali menggelar tes serupa untuk jabatan camat. Dalam pelaksanaannya, beberapa camat mengeluhkan banyaknya soal “jebakan”.

Camat Cilandak Sayid Ali Zainal mengatakan soal ujian itu ada yang mudah dan ada pula yang bertaraf sulit dikerjakan. “Soalnya gampang-gampang susah, banyak ‘kecuali’ nya jadi agak membingungkan. Ada juga soal yang menjebak, kesannya beda tapi kalau dicermati sama,” kata Sayid, di SMK Negeri 16 Tambak, Jakarta Pusat.

Ia pun memberikan contoh, misalnya saja ada dua soal yang serupa namun di salah satu soal itu ada kata ‘kecuali’ nya. Jadi, menurutnya para peserta harus lebih teliti untuk mengerjakan tes online uji kompetensi bidang tersebut. Namun, dari semua kendala, ia mengaku optimis untuk dapat melaksanakan proses selanjutnya.

“Harus optimis bisa. Kalau untuk akses komputer gampang, karena kami sudah latihan dulu di kantor Wali Kota yang mengadakan Diskominfo Wali Kota Jakarta Selatan,” ujar Sayid.

Kendala serupa juga dirasakan oleh Camat Pasar Minggu Heryanto. Menurut dia, soal-soal dalam ujian tersebut sangat menjebak dan peserta perlu  teliti mengerjakan 60 butir soal pilihan ganda itu. “Iya, soalnya agak menjebak. Jadi, benar-benar harus teliti. Kalau enggak, bisa missed jawabannya,” kata Heryanto.

Pada hari ini, sebanyak 28 peserta mengikuti tes online uji kompetensi bidang seleksi dan promosi jabatan terbuka camat di SMK Negeri 16 Tambak, Jakarta Pusat. Seorang pendaftar tidak menghadiri dan mengikuti ujian tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengatakan, para pendaftar yang absen mengikuti tes online uji kompetensi bidang tersebut diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Namun harus memenuhi syarat untuk mengisi berita acara dan memberi keterangan yang jelas.

Nantinya hasil tes online akan diumumkan pada tanggal 2 Mei 2013 mendatang dan bagi peserta yang lolos akan mengikuti tes manajerial dan tes kesehatan. Tes manajerial akan digelar selama lebih dari satu bulan yakni dari 6 Mei 2013 hingga 11 Juni 2013 mendatang. Tes akan dilakukan di dua tempat berbeda yakni di Balaikota DKI Jakarta dan Mabes Polri.

Sepuluh peserta terbaik akan dijaring untuk menjalani seleksi pengetahuan umum dan kepemimpinan. Lima orang yang lolos seleksi pengetahuan umum akan mengikuti seleksi visi dan misi. Mereka diwajibkan untuk menyiapkan makalah berisi visi misi terhadap daerah yang akan dipimpinnya.

Mereka juga akan melaksanakan tes psikologi, wawancara, dan uji publik. Hasilnya, tiga orang terbaik akan menjalani wawancara final dan satu orang akan menduduki jabatannya.

Tags: Banyak, Camat, Jebakan, Keluhkan, Ujian

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:34 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 25 Agustus 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan lowongan formasi perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 11 hingga 24 Agustus 2014. Saat ini pihak kementerian tengah meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah untuk segera menyampaikan usulan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN), khususnya CPNS. Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RP, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan usulan tambahan formasi dari pusat maupun daerah akan ditunggu paling lambat 24 Juli 2014. Rincian usulan ini diperlukan agar penetapan dan persetujuan rincian dapat dilaksanakan sesuai jadwal. “Diharapkan jadwal itu bisa ditepati, sehingga instansi yang membuka formasi CPNS dapat mengumumkan lowongan formasi antara 11-24 Agustus 2014,” ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta. Setelah pengumuman lowongan CPNS masing masing instansi dibuka, masyarakat hendak mendaftar bisa langsung seca...
1 komentar
Baca selengkapnya

Penetapan SK CPNS untuk Honorer K2 Jadi Tanggung Jawab Pemda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi sekitar 12 ribu honorer kategori 2 (K2). Namun demikian, para calon abdi negara itu tidak otomatis bisa langsung kerja tanpa adanya penetapan dari pemerintah daerah. Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, hingga saat ini belum ada satupun pemda yang sudah  menetapkan surat keputusan (SK) tentang CPNS yang mendapatkan NIP. Padahal, SK itu sangat penting bagi honorer K2 yang telah resmi diangkat CPNS. “Tanpa SK, honorer K2 yang sudah lulus CPNS tidak bisa bekerja. SK itu merupakan bukti kalau kepala daerah secara resmi mengangkat honorernya menjadi pegawai. Dari SK juga akan diketahui kapan CPNS-nya bisa mulai bekerja,” ujar Eko. Eko mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak info tentang K2 yang belum mengantongi SK penetapan CPNS dari kepala daerah. Namun, katanya, BKN memang tidak bisa mencampuri hak kepala daerah dalam menetapkan CPNS. “SK itu urusan internal daerah. BKN tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ,”...
3 komentar
Baca selengkapnya