Langsung ke konten utama

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.

“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.

Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.

Perpanjangan pengurusan NIP mewajibkan pemberkasannya tuntas pada Juni lalu. Ketika sudah ditutup, banyak instansi pusat maupun daerah yang belum mengajukan pemberkasan NIP.

Akhirnya BKN mengeluarkan kebijakan khusus. Yakni, meminta instansi  menulis surat resmi perpanjangan validasi data. Dalam surat itu harus dicantumkan kapan mereka menuntaskan validasi dat. BKN memberi batas maksimal perpanjangan akhir pengurusan hingga September.

Beragam alasan menjadi dasar permohonan perpanjangan waktu. Di antaranya adalah banyak kepala daerah yang baru dilantik. Karena itu, mereka melihat ulang data-data honorer K-2. Pejabat pembina kepegawaian daerah (bupati, wali kota, atau gubernur) bisa dijerat tindak pidana dan sanksi adminsitrasi jika meloloskan tenaga honorer palsu.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Unknown mengatakan…
KISAH SUKSES JADI PNS Assalamu Alaikum wr-wb, Mohon maaf mengganggu waktu dan aktifitas ibu/bapak, saya cuma bisa menyampaikan melalui pesang singkat dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS tahun 2013 yang lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di SD Negeri 1 MALINO makassar, Sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 5 kali mengikuti ujian, namun hasilnya nol bahkan saya sempat putus asah, namun teman saya memberikan no tlp Bpk DR.H.EDY WAHYONO SUWARNO PUTRO, SH M.si beliau selaku deputi bidan sistem informasi kepegawaian di BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 dan saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar, dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa, Hubungi Bpk H. EDY WAHYONO no tlp beliau: 0823-1608-3333 siapa tau beliau masi bisa membantu anda Terima kasih.

Postingan populer dari blog ini

Usulkan 3.647 Formasi CPNS, tapi Belum Mendapat Jawaban

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan 3.647 formasi ke Kemenpan, pada 24 Febuari 2014 lalu. Namun, hingga sekarang belum dapat dipastikan apakah Kabupaten Banyumas  memperoleh jatah kuota CPNS 2014 atau tidak.   Kepala BKD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono menyebut,  usulan yang disampaikan sebanyak 3.647 formasi.          Jumlah ini  didominasi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kekurangan pegawai di Kabupaten Banyumas sebenarnya mencapai 5.000 formasi. Namun, jumlah ini tidak diusulkan seluruhnya karena  mempertimbangkan prioritas. “Termasuk yang diprioritaskan adalah  guru kelas, guru agama. Apalagi setelah kurikulum baru perlu lebih banyak tenaga,” jelasnya. Meski belum ada kepastian jatah alokasi CPNS 2014, BKD telah  mengantisipasi biaya penyelenggaraan pengadaan pegawai, dengan mengusulkan kebutuhan anggaran di APBD perubahan 2014. Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Kemenkeu ingin kaji ulang sistem seleksi PNS

Sistem seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada saat ini menghambat pemenuhan kebutuhan abdi negara di kementerian. Sebagai ilustrasi, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi hanya meluluskan sekitar 1.200 dari 6 ribu peserta seleksi Calon PNS di Kementerian Keuangan. “Yang masuk Kemenkeu tidak sampai 10 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta. Seringkali peserta seleksi CPNS gugur dalam tes kemampuan dasar (TKD). Atas dasar itu, menurutnya, Wakil Presiden Boediono meminta agar tahapan seleksi itu dikaji ulang oleh lembaga independen. “TKD masih perlu atau tidak? Misalnya, Insinyur lulusan ITB yang melamar menjadi pegawai dinas pekerjaan umum harus dites soal tugas-tugas pemda. Ya, enggak lulus.” Berdasarkan peta jalan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkeu 2014, jumlah pegawai yang dibutuhkan mencapai 10.275 orang. Dari jumlah sebanyak itu, Ditjen Pajak membutuhkan tambahan 6.513 pegawai dan Di...

Alasan Regenerasi, Menteri PAN Tak Jadi Caleg

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Azwar menyatakan ingin ada regenerasi dalam susunan calon anggota legislatif. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam pesan singkat. “Pak Azwar sejak awal tidak masuk dalam daftar caleg 2014. Menteri dari PAN yang maju sebagai caleg hanya Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan),” ujar Dradjad. Ia menjelaskan, alasan utama Azwar tidak mencalonkan diri sebagai caleg lantaran ingin memberikan kesempatan bagi kader yang masih muda, khususnya di wilayah Aceh. “Alasan utamanya adalah regenerasi, khususnya PAN Aceh. Yang bersangkutan merasa sudah terlalu sepuh untuk maju lagi dan ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda PAN Aceh,” kata Dradjad. Selain Azwar, Dradjad mengungkapkan, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat saat ini, Farhan Hamid, juga memilih tak maju lagi ...