Langsung ke konten utama

Kemenkeu Butuh 10.000 PNS Baru Tahun 2014

Tahun ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membutuhkan 10.000 pegawai negeri sipil (PNS). PNS paling banyak akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Total keseluruhan adalah 10.000 pegawai baru. Paling besar untuk DJP dan DJBC karena jumlah pegawai yang sekarang masih kurang. Sisanya untuk Direktorat lain,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin saat dihubungi.

Jumlah tersebut diukur berdasarkan beban kerja yang ditanggung oleh instansi dan kuantitas pegawai yang ada. Kemudian juga dipertimbangkan kemampuan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.

Hal ini untuk menentukan porsi kebutuhan pegawai yang berasal dari ikatan dinas seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional (STAN) dan umum. Arti umum yang dimaksud meliputi sarjana, diploma (I, II, III) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Dari analisa tersebut, kita dapatkan sebuah keseimbangan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Memang kebutuhan pegawai kita lebih dari itu, tapi tetap harus disesuaikan,” ujarnya.

Khusus untuk penerimaan umum, calon PNS akan diambil dari berbagai jurusan. Seperti ekonomi pembangunan, akuntansi, manajemen, kimia analisis dan lainnya.

“Jurusan yang diterima akan disesuaikan dengan kebutuhan direktorat. Itu beragam. Ada banyak jurusan di dalamnya,” kata Baddarudin.

Kemenkeu telah mengajukan kebutuhan pegawai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PanRB). Sampai saat ini belum diketahui berapa yang disetujui. Meskipun KemenPANRB telah mengumumkan tersedianya 100.000 kursi untuk menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Indonesia

“Kita belum menerima surat resmi dari Kemen PanRB. Jadi tidak tahu berapa kuota CPNS yang disetujui,” sebutnya.  Namun Badaruddin tetap berharap pengajuan dari instasinya dapat diterima. Bila tidak, maka dimungkinkan Kemenkeu akan mengajukan permohonan kembali. “Tentunya pasti ada alasan bila tidak diterima. Kita akan lihat. Kalau memang kurang, kita akan mengajukan permohonan kembali,” tukasnya.
(mkl/ang)

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …