Langsung ke konten utama

Sambil Tunggu SK, CPNS Baru Diminta Mulai Bekerja

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Bupati Drs Irwan Nasir MSi meminta agar calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru bisa segera masuk kantor dan bekerja.

‘’Saya minta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) agar memanggil CPNS yang baru untuk bisa mulai masuk dan bekerja. Khususnya pada bidang teknis seperti teknik, akuntansi dan bidang teknis lainnya,’’ pinta Irwan seperti diberitakan Riau Pos (Grup JPNN) hari ini.

Permintaan bupati tersebut menyusul kurangnya SDM di Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kepulauan Meranti. Apalagi saat Dinas PU dalam masa pelelangan kegiatan.

Disebutkan Irwan minimnya PNS di Dinas PU membuat lambannya program-program kegiatan dan pembangunan. Hal ini akan berdampak kepada ruginya daerah dan masyarakat sebagai penikmat dari pembangunan itu sendiri.

‘’Apalagi CPNS tersebut juga sudah pasti menjadi PNS di Pemkab Meranti. Jadi sudah bisa kita berdayakan untuk membantu operasional pemkab,’’ harapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas PU Kepulauan Meranti, Anwar Zainal mengaku sangat kesulitan merealisasikan program dan proyek pembangunan dengan keterbatasan SDM di SKPD yang dipimpinnya itu. Sebab sejumlah pegawai di Dinas PU sudah berkurang setelah tersangkut hukum.

‘’Kami sangat kurang orang setelah sejumlah pegawai masuk bui karena tersangkut persoalan hukum. Sementara kegiatan sangat banyak. Akibatnya kami keteteran,’’ ucap Anwar kepada Riau Pos.

Menindaklanjuti hal itu Asisten III Setdakab, Tengku Akhrial didampingi Kepala BKPP, Revirianto mengatakan saat ini proses ferivikasi atas berkas CPNS baru masih dilakukan.

Namun jika sudah selesai dan berkas tersebut sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka bisa saja CPNS baru tersebut diminta masuk sambil menunggu SK dibuat dan diteken nantinya.

‘’Bisa. Meminta masuk CPNS baru bisa dilakukan. Makanya kami akan percepat verifikasi dan segera kirimkan berkas CPNS baru tersebut ke BKN terlebih dulu,’’ jelas Tengku Akhrial.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …