Langsung ke konten utama

PNS Harus Siap Menerima Perubahan Status ASN

Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh meminta pegawai negeri sipil (PNS) Cia jur harus mulai bersiap menerima perubahan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang remsi diberlakukan pada 2016. Pasalnya, menurut dia, tidak saja penamanaan yang berubah namun konerja pegawa pemerintah semakin dipacu untuk lebih produktif.

“Masih dua tahun lagi memang, namun semuanya harus mulai bersiap dari sekarang, karena yang produktif dan yang berkualitas dalam menunjukan kinerjanya yang akan lebih dihargai. Jadi, tidak ada lagi kerja jadi pegawai pemerintah itu enak bisa santai. Tolong anggapan seperti itu mulai dihapus, karena jika kinerja bagus maka penghargaan dari negara berupa gaji juga akan bagus,” kata Tjetjep kepada “PRLM”.

Peningkatan kinerja, kata Tjetjep, akan membawa pada kecepatan menyelesaikan masalah dan ini akan berimbas pada lebih cepatnya pelayanan publik.

“Ini yang saya harapkan. semua standar prosedur sudah ada, jadi tolong semua bisa mulai lebih meningkatkan kinerjanya khususnya untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Indpektur Daerah Cianjur, Agus Indra. Menurutnya, perubahan status tidak saja soal penamaan namun adanya sistem penggajian yang akan disesuaikan dengan kinerja.

“Sehingga ini akan lebih memacu pegawai pemerintah untuk lebih baik dalam meningkatan kinerjanya. Jadi pandangan masyarakat mengenai pegawai pemerintah yang tidak ada kerjanya bisa luruh,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Agus, dalam waktu dua tahun ini menjadi waktu sosialisasi bagi masyarakat terutama para aparatur pemerintah mengetahui sedari dini dan secara menyeluruh kaitan dengan perubahan status kepegawaian tersebut.

“Bersama instansi terkait lainnya, kita terus sampaikan informasi ini ke setiap OPD di lingkungan Pemkab Cianjur,” katanya.

Kebijakan perubahan status tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan yang secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta regulasi dalam usaha mewujudkan pengelolaan aparatur negara yang berkualitas.

“Jadi kami meminta para pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Cianjur ini bersiap untuk lebih memacu kinerjanya. Jadi anggapan dulu yang menyatakan “kerja gak kerja” gaji sama saja akan hilang karena semakin kinerjanya bagus, pengharaag dalam penggajian juga akan bagus, demikian sebaliknya,” tuturnya.

Perubahan ini, kata Agus, sebaiknya disikapi oleh pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Cianjur agar mensikapi perubahan status kepegawaiannya ini secara positif dan “menyambut” dengan terus berusaha meningkatkan kualitas dan kompetensi profesinya.

Sementara itu, Dosen Tata Negara dan Hukum Universitas Suryakencana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan perubahan penamaan dengan segala konsekuesinya adlah upaya pemerintah untuk membangun sistem kinerja pegawai yang patut diapresiasi.

“Ini bisa dikatakan menjadi lompatan besar setelah adanya sistem renumerasi bagi pegawai kementerian. Hal ini menunjukan ada yang salah dalam pengelolaan pegawai pemerintah di masa lalu,” ujarnya.

Perubahan tersebut, kata Dedi, harus mulai disikapi para PNS di CIanjur dari sekarang. Jika tidak, mereka akan lebih sulit untuk menyesuaikan diri.

“Mulailah menepis anggapan masyarakat bahwa kerja jadi PNS sama saja makan gaji buta. Bisa mainan game, bisa pulang seenaknya. Anggapan-anggapan inilah yang ingin ditepis dengan penerapan perubahan status ASN,” ucapnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …