Langsung ke konten utama

Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Idap Hiperkolesterol

Dari 155 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, sekitar 37 persen yang mengidap hiperkoleterol. Sementara trigliserida tinggi mencapai 36 persen dan gula darah tinggi 2,3 persen. Data tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperingati HUT Korpri ke-41, HUT Dharma Wanita serta Hari Kesehatan Nasional ke-48, dilakukan di Aula Kantor Gubernur Kepri, bekerja sama dengan PT Askes Tanjungpinang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri diwakili Kepala Bidan (Kabid) Penyakit Tidak Menular, Rustam mengatakan dari sekian banyaknya PNS yang mengidap hiperkolesterol dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya gaya hidup menyangkut pola makan.

“Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tingginya angka kolesterol, trigliserida, gula darah sera tekanan darah tinggi ini disebabkan pola hidup tidak sehat, terutama tentang pola makan dan kebiasaan merokok,” terangnya.

Dikatakan Rustam, selain kurang aktifitas olahraga juga karena faktor keturunan yang menyebabkan kolesterol tinggi. Untuk menghindari hiperkolesterol dilakukan beberapa cara, yakni dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan lakukan pola hidup sehat.

“Lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara teratur, hindari rokok, lakukan olahraga secara teratur, lakukan diet seimbang serta istirahat yang cukup dan tidak stres,” terangnya.

Kepala PT Askes Tanjungpinang, Wan Effi Yuliana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di kalanagan PNS dilingkungan Pemprov Kepri kebanyakan mengalami hiper kolesterol. Ini diakibatkan oleh gaya hidup terutama dalam segi pola makan serta kurangnya berolahraga.

“Setengah PNS yang melakukan pemeriksaan mengalami hiperkolesterol, kadar gula tinggi dan lainnya. Dikarenakan kurangnya aktifitas atau pergerakan yang dilakukan untuk membakar lemak,” ungkapnya.

Wan menghimbau, bagi kalangan PNS dikarenakan terlalu banyak bekerja dan pola makan yang tidak seimbang serta kurangnya pergerakan untuk membakar lemak dan ini harus dilakukan pencegahan.

“Lakukan pemeriksaan secara rutin dan kontinyu, olahraga serta lakukan konsultasi agar bisa mengetahui apa-apa untuk menghindari terjadinya hiperkolesterol,” terangnya singkat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …