Langsung ke konten utama

DPR Soroti Manipulasi Data Honorer Daerah-Menpan dan RB Janji

Anggota Komisi II DPR Mestariyani Habie mengatakan, beberapa waktu lalu warga dari Jeneponto mengajukan keberatan terhadap pendataan tenaga honorer K-1 sebab ada sejumlah nama tenaga honorer fiktif yang dimunculkan saat pendataan tenaga honorer pada 2010. ?Setelah itu saat verifikasi dan validasi data juga ditemukan kejanggalan seperti masa kerja dan jabatan yang tidak sesuai,? katanya saat rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan dan RB di Jakarta kemarin.

Dia menduga ada permainan yang dilakukan aparat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jeneponto yang tidak mengirim surat sanggahan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membatalkan sementara data yang dianggap manipulatif itu. Apalagi saat ini status Jeneponto masuk daftar hitam ke 18 Kemenpan dan RB dalam aparatur negara.Karena itu,harus ada solusi terhadap permasalahan tersebut.

?Kementerian pun harus mengatasi aksi politik uang yang mewarnai penerimaan tenaga honorer K1 tersebut,? ujarnya. Keluhan juga disampaikan anggota Komisi II DPR Agustina Basik. Menurut dia,di Papua ada 900 honorer K-1 yang lulus tes administrasi.Namun,akhirnya hanya 15 yang dinyatakan lulus. Ironisnya yang lulus dan tercatat di BKN itu bukan honorer yang sudah mengabdi sesuai persyaratan.

?Nama-nama siluman ini muncul karena ada kongkalikong antara BKN dan BKD,?imbuhnya. Sementara itu, anggota Komisi II DPR Markus Nari menambahkan,kasus manipulasi data honorer terjadi di berbagai daerah. Para tenaga honorer yang benar-benar sudah lama mengabdi dan tidak ada kepastian kapan waktu pengangkatannya mulai patah semangat.

Mereka yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) justru yang baru saja diterima sebagai tenaga honorer. ?Ada orang kota baru lulus itu harusnya dievaluasi dulu, jangan dibiarkan mendapatkan jabatan. Saya heran dengan BKN yang hingga kini belum tuntas mendata tenaga honorer K-1. Padahal melalui data tersebut bisa mengantisipasi manipulasi data tenaga honorer,?ungkapnya.

Karena itu, dia meminta data validasi terlebih dahulu sebelum BKN mengumumkan ke publik. Data itu akan dipakai anggota Komisi II yang akan melakukan reses pada 25 Oktober nanti.Selanjutnya data itu akan dicocokkan di lapangan sehingga penerimaan tenaga honorer K-1 transparan. ?Konstituen di daerah pun tidak akan meributkan hal yang sama setiap tahunnya,? katanya.

Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS adalah mereka yang berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih, berusia 46 tahun dan masa kerja 10 tahun atau lebih, berusia 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun dan yang berusia 35 tahun dengan masa kerja 1-5 tahun. Namun,prioritas yang akan diangkat terutama mereka yang telah tua dan mengabdi cukup lama.

Menanggapi keluhan sejumlah anggota DPR,Menpan dan RB Azwar Abubakar menyatakan akan menindaklanjuti masukan tersebut.Dia mengakui masih banyak tenaga honorer K-1 yang tidak terdata dengan benar. Namun, dia menampik pemerintah tidak melakukan verifikasi dengan benar.Pada pendataan awal sebetulnya ada 150.000 tenaga honorer,namun setelah diverifikasi dan validasi ulang tersisa 72.000 tenaga honorer yang memenuhi ketentuan.

Sebanyak 72.000 tenaga honorer ini pun diuji publik di 400 daerah dan 203 daerah di antaranya mengajukan protes. ?Jika ada data fiktif. Silakan protes ke kami. Kami juga akan akomodasi nama yang tidak masuk.Data by name by address yang diminta untuk reses juga akan kami berikan,?ucapnya.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menegaskan, sekitar satu bulan yang lalu pihaknya sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh instansi agar tidak mempercayai calo atau pihak tertentu yang menawarkan bantuan dalam pengangkatan tenaga honorer. Dia menjamin hukum akan ditegakkan dan PNS yang terlibat di dalamnya akan segera dipecat secara tidak hormat apabila terbukti melakukan kecurangan.         

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …