Langsung ke konten utama

Cegah PNS Keluyuran Saat Jam Kerja

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dilarang keluyuran pada jam kerja. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD harus mampu membagi rata tugas-tugas kepada seluruh pegawainya guna mendukung efektivitas pelayanan birokrasi di tengah moratorium pengangkatan PNS.

Wakil Bupati Hadi Supeno mengingatkan, arah kebijakan moratorium kepegawaian yang ditempuh pusat adalah sebagai upaya untuk membuat kepegawaian menjadi ramping. Tentu maksudnya agar organisasi lebih cepat dan lincah gerakannya.

“Harapan saya, upaya perampingan ini diikuti juga dengan upaya untuk menyejahterakan para pegawai” katanya.

Akibat dari moratorium memang terasa pada Pemkab, karena menjadi kekurangan pegawai. Namun, dengan efisiensi kendala tersebut diyakini dapat teratasi. “Pedoman saya mudah, jangan sampai ada pegawai kluyuran pada jam kerja. Upayakan semua staf mengerjakan tugas yang ada di kantor. Jangan sampai ada staf sampai tidak ada tugas karena tugas hanya dibebankan kepada pegawai yang kita sukai saja Hingga mendorong pegawai yang nganggur tersebut kluyuran. Karena itu, efisiensi yang kedua adalah membagi habis tugas.” katanya.

Selain itu harus ada prinsip kompensasi yang terdiri dari pemberian penghargaan dan hukuman. Mengenai kompensasi ini, lanjutnya, hal ini secara jelas diatur dalam aturan pegawaian karena itu wajib diberkan kepada pegawai sesuai dengan haknya.

“Jangan terjebak pada anggapan sempit bahwa yang kompensasi harus diartikan uang, karena kompensasi ini juga bisa berarti kenaikan pangkat, dan penghargaan lainnya,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan hukuman, dia berharap setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berani mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai semua masalah diserahkan Badan Kepegawaian Daerah. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…