Langsung ke konten utama

PNS Dipidana Langsung Dipecat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman pidana.

Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan eks napi harus diberhentikan dengan tidak hormat.

“Di surat tersebut, sudah dijelaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno dalam keterangan persnya.

Keluarnya surat tersebut, lanjutnya, untuk menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap norma, standar, dan prosedur bidang kepegawaian yang terjadi di instansi pusat maupun daerah.

Eko membeberkan, di dalam Pasal 23 ayat 3 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dengan tegas menyebutkan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara, dengan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan.

“Jadi tindak pidana kejahatan jabatan ini maksudnya PNS yang menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi dan lain-lain,” ujarnya.

Adapun mekanisme pemberhentiannya, terang Eko, untuk PNS golongan IVc ke atas penetapannya dilakukan presiden. Sedangkan golongan Vb ke bawah pemberhentiannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah.

“Gubernur memberhentikan PNS kabupaten/kota untuk tingkat pembina, golongan IVa, pembina tingkat satu, dan golongan IVb. Sedangkan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota memberhentikan PNS di level penata tingkat satu, golongan IIId ke bawah,” jelasnya.

Instruksi dari BKN tersebut menyebabkan nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpidana dan eks narapidana di lingkungan beberapa pemda se-Kalbar tentu seperti di ujung tanduk. Meski demikian, BKD kabupaten se-Kalbar belum mengetahui instruksi BKN tersebut.

Namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sanggau Thambie CHR SSos mengaku siap melaksanakan keputusan BKN terkait pemecatan PNS yang terlibat pidana.

“Kita siap melaksanakan aturan itu. Hanya memang sekarang kami belum menerima suratnya. Saya baru baca di koran. Nah, kalau memang ketentuan, mau tak mau, harus kita jalankan,” tegasnya di pengujung November lalu (30/11).

Thambie menyatakan instruksi BKN itu akan menjelaskan apa saja kesalahan PNS yang dipidana dan apa saja kesalahan yang menyebabkan PNS bisa dipecat dengan tidak hormat. Kemudian, dalam PP Nomor 53, disebutkan PNS dinyatakan terlibat pidana, paling lambat satu tahun baru bisa diangkat. Tak lama, muncul juga Surat Edaran (SE) Mendagri tidak boleh mengangkat PNS mantan narapidana menjadi pejabat.

“Kalau tak salah, ada 5 PNS di lingkungan Pemkab Sanggau saat ini menjalani pidana. Nah, tergantung nanti, kalau diamanatkan untuk dipecat dengan tidak hormat, akan kita laksanakan,” tegasnya.

Senada dengan Thambie, di Kabupaten Melawi terdapat dua PNS yang terpidana korupsi. Dua orang tersebut, satu memang sudah tidak lagi menjabat dan seorang lagi akan dicopot dari jabatannya lantaran penegakan edaran Mendagri, PP 53 Tahun 2010 tersebut. Demikian dikatakan Kepala BKD Melawi Drs Syafarudin MM, Jumat (30/11).

Mantan Kabag Humas Kabupaten Melawi itu mengungkap, beberapa hari lalu dia menghadiri sosialisasi mengenai edaran Mendagri itu. Dalam pertemuan tersebut kepala BKD diminta untuk mengingatkan pemimpin daerah agar bisa menerapkan edaran Mendagri tersebut.

Di negeri Intan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKP) Marcos Lahiran SSos menyebutkan bahwa di Kabupaten Landak sudah ada empat orang PNS dan CPNS yang dipecat. Namun pemecatan pegawai yang tersangkut hukum pidana harus ada pasal atau kekuatan hukum yang menjerat.

“Kalau belum ada keputusan hukum terhadap yang bersangkutan mengenai kesalahan yang dilakukan berdasarkan hukum pidana, kita belum bisa ambil tindakan apalagi pemecatan. Kalau yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan barulah tindak tegas sampai pemecatan boleh dilakukan,” kata Marcos menjawab Rakyat Kalbar, Jumat (30/11), di kantornya.

Ada tiga macam jenis sanksi yang diberlakukan sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Yang pertama sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Untuk sanksi berat biasanya mengarah kepada pemecatan.

Dikatakan Marcos lagi, di Landak sebelum ada aturan baru dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), BKD tetap melakukan sanksi bagi PNS maupun CPNS yang melanggar hukum sesuai PP 53.

“Bahkan belum lama ini Mendagri sudah meminta data berapa PNS yang sudah dipecat dan yang kena sanksi sedang. Sesuai data yang ada, sudah kita laporkan ke Mendagri,” terangnya.

Dari kabupaten paling utara Kalbar, Drs H Nurpinarto MSi, Kepala BKD Kabupaten Sambas, menyatakan dukungan terhadap instruksi BKN tersebut.

“Jika itu memiliki tujuan yang baik, harus diikuti. Selagi implementasinya jelas dan pelaksanaannya konsisten, kualitas PNS akan lebih baik lagi, “ujarnya.

Lebih lanjut, Nurpinarto menyebut, untuk menciptakan aparatur yang berwibawa sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, sanksi hukum wajib diberlakukan. “Namun hingga sekarang BKD Sambas masih belum ada menerima surat edaran BKN, jika sudah diterima pasti akan kita tindak lanjuti, “pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Kementerian Agama Ingin Tambahan 1.500 Formasi CPNS 2014

Salah satu kementerian yang mendapat alokasi penerimaan CPNS 2014 adalah Kementerian Agama. Seperti info yang kami dapatkan dari situs KemenpanRB, Kementerian Agama sudah mendapatkan jatah formasi CPNS 2014 sebanyak 596. Tetapi jumlah tersebut dirasa kurang.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Syam mengatakan, pihaknya akan minta tambahan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraasi (KemenPAN-RB) sebanyak 1.500 kursi CPNS.“Kita sedang berusaha memperoleh tambahan kira-kira sekitar 1.500. Jadi kalau jumlah keseluruhan, maka kira-kira formasinya sekitar 2.096,” terang Nur Syam seperti dilansir Bagian Humas Kemenag, Jumat (18/7).Menurut Nur Syam, dari 2.096 itu, formasi yang lebih banyak adalah untuk dosen. Ini karena banyaknya alih status dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN. “Ini saya rasa memang membutuhkan banyak dosen,” kata Nur Syam.Disinggung kapan pendaftaran CPNS Kemenag akan dibuka, Nur Syam mengaku belum tahu pasti karena hal itu menjadi domain …