Langsung ke konten utama

Aparatur Pemerintah Belum Taati Pelayanan Publik

Buruknya pelayanan publik di Sumatera Utara akibat “birokrasi bebal”, akan menghambat Sumatera Utara dalam menghadapi persaingan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, pada Seminar Pelayanan Publik Menuju Masyarakat Ekonomi Asean yang diselenggarakan Fakultas Ilmu lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah Sumatera Utara (Fisip UMSU) di kampus itu, kemarin.

Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara UMSU dan Ombudsman tentang Peningkatan Pemahaman tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Peran Ombudsman.

Abyadi menuturkan, pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara masih sangat buruk karena aparatur pemerintah belum menaati UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dikatakan Abyadi, meski undang-undang itu sudah terbit sekitar 5 tahun lalu, namun hingga kini birokrasi belum mau membenahi diri untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
“Lihatlah setiap pengurusan di instansi pemerintah, selalu berbeli-belit, tarif yang tidak jelas, dan waktu penyelesaian yang tanpa limit. Ironisnya, mereka masih berkorupsiria,” ujar Abyadi.     Dengan mindset birokrasi ini, kata Abyadi, dia ragu Sumut mampu menghadapi MEA 2015. “Dengan birokrasi yang “bebal” seperti ini, saya agak ragu kita bisa menghadapi itu. Kita bisa menjadi penonton saja di negeri sendiri,” tegasnya.

Abyadi menambahkan, pelayanan publik menjadi sangat penting dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam MEA 2015. Namun mindset birokrasi yang masih ingin dilayani, bukan melayani, dapat mengakibatkan Sumut tergilas dengan SDM dari negara-negara lain di Asean.

Selain itu, masalah pelayanan publik di Sumut yang cukup rumit akan membuat Sumut tidak dilirik investor. “Lihat saja masalah listrik kita yang tak kunjung selesai. Bagaimana kita mau dilirik investor kalau masih seperti ini,” ujarnya.

Abyadi mengakui memang tidak mudah mengubah mindset birokrasi dalam memperbaiki pelayanan publik di Sumut. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan pelayanan publik sangat diharapkan untuk meningkatkan pelayanan publik kita. “Peran Ombudsman dan masyarakat sangat penting dalam MEA 2015 karena pengawas internal pemerintah tidak kuat,” ujarnya.

Sementara Wakil Rektor 1 UMSU Muhyarsyah mengatakan, kerjasama antara Ombudsman dan UMSU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas alumni UMSU sehingga dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

“Tak berapa lama lagi kita memasuki Masyarakat Ekonomi Asean.  Artinya persiapan kita bukan sekadar basa-basi, tapi bagaimana aplikasi dan upaya kita untuk menghadapi situasi dan kondisi itu. Karena mau tidak mau kita harus menghadapi kondisi tersebut,” ujarnya.

Dia menuturkan, sinergisitas antara Ombudsman dan UMSU ini diharapkan menjadi pencerah bagaimana menghadapi MEA nantinya. Pada kesempatan yang sama, Dekan Fisip UMSU Rudianto mengatakan, MEA yang sudah berada di depan mata harus dihadapi. Namun ironisnya, pelayanan publik di Sumut yang akan mendukung masyarakat menghadapi pasar bebas Asean masih sangat buruk. Salah satu contoh masih rumitnya masyarakat berurusan di sejumlah instansi pemerintah.

“Bagaimana kita akan menghadapi Asean Community kalau layanan yang mendukung untuk itu masih banyak hambatan dan kekurangan. Kenapa Samsung dan BlackBerry tidak mau membuka pabrik di Indonesia, semua ada kaitannya dengan pelayanan publik, misalnya perizinan, yang menjadikan Indonesia tidak kompetitif dibanding negara-negara lain di Asean,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Rudianto, harus dibangun pemahaman terlebih dulu sebelum menghadapi Asean Community. “Agar jadi mahasiswa yang tanggap Asean Community, tidak hanya memiliki kompetensi, tapi juga menjadikan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Ketua Program Studi (Prodi) Admistrasi Negara Fisip UMSU Nahlil Khairiah menambahkan, MEA 2015 menjadi tantangan karena negara-negara maju di Asean akan mendominasi dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. “Karena itu kita harus menyiapkan SDM berkualitas dan rasa nasionalisme. Tujuan dari Prodi kita adalah menghasilkan tenaga-tenaga administratur. Dengan ini diharapkan kita dapat menghasilkan administratur-administratur berskala dunia,” katanya.

Dia menyebutkan, tujuan dilakukannya kerjasama dengan Ombudsman adalah untuk mewujudkan alumnni UMSU menjadi tenaga-tenaga administratur berkelas dunia. Terlebih pelayanan publik di Sumut masih buruk, bahkan bila dibandingkan dengan daerah timur Indonesia.

Sementara Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut mengatakan, pelayanan publik kita tidak ramah karena masih banyak praktik percaloan. Selain itu, di layanan kesehatan seperti rumah sakit, pelayanan publik juga tidak kalah buruknya. “Banyaknya masyarakat berobat ke Malaysia adalah bukti buruknya pelayanan kesehatan di Sumut,” ucapnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …