Langsung ke konten utama

Satu Desa Harus Punya Satu Penyuluh Pertanian

Desakan agar pemerintah mengangkat seluruh tenaga harian lepas (THL) dan tenaga bantu (TB) di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi CPNS tanpa tes, dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sulit dilakukan.

Pasalnya, 23.771 penyuluh Kementan bukan merupakan honorer tertinggal kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2).

“Kalau DPR desak pemerintah harus angkat 23.771 penyuluh Kementan jari CPNS, berarti saya melanggar aturan UU. Saya sudah memberikan solusi ke mereka agar diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi yang sudah usia di atas 35 tahun. Sedangkan yang di bawah 35 tahun ikut seleksi CPNS dari pelamar umum,” ungkap MenPAN-RB Azwar Abubakar.

Politisi PAN ini menambahkan, untuk masuk PPPK dan CPNS, seluruh THL-TB harus ikut tes kompetensi dasar maupun tes kompetensi bidang yang rencananya mulai digelar Agustus mendatang.

“Untuk penyuluh kita prioritaskan. Baik lewat jalur CPNS maupun PPPK. Tahun ini kita kasikan 10 ribu formasi PPPK untuk tenaga penyuluh,” terangnya.

Hanya saja, solusi ini kurang dipahami anggota DPR RI. Mereka masih bersikeukeuh agar pemerintah mengangkat seluruh penyuluhnya menjadi CPNS tanpa tes.

Seperti diutakan Firman Subagyo. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyatakan, sektor pertanian sangat fundamental. Di lapangan, hanya 30 persen penyuluh yang berstatus PNS. Sebagian besar diisi oleh THL dan TB.

“23.771 orang itu menutupi kekurangan penyuluh untuk mengisi satu penyuluh satu desa. Kalau ini tidak dipenuhi, jangan berharap ketahanan pangan dapat terealisasi,” tandasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar