Langsung ke konten utama

Satu Desa Harus Punya Satu Penyuluh Pertanian

Desakan agar pemerintah mengangkat seluruh tenaga harian lepas (THL) dan tenaga bantu (TB) di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi CPNS tanpa tes, dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sulit dilakukan.

Pasalnya, 23.771 penyuluh Kementan bukan merupakan honorer tertinggal kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2).

“Kalau DPR desak pemerintah harus angkat 23.771 penyuluh Kementan jari CPNS, berarti saya melanggar aturan UU. Saya sudah memberikan solusi ke mereka agar diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi yang sudah usia di atas 35 tahun. Sedangkan yang di bawah 35 tahun ikut seleksi CPNS dari pelamar umum,” ungkap MenPAN-RB Azwar Abubakar.

Politisi PAN ini menambahkan, untuk masuk PPPK dan CPNS, seluruh THL-TB harus ikut tes kompetensi dasar maupun tes kompetensi bidang yang rencananya mulai digelar Agustus mendatang.

“Untuk penyuluh kita prioritaskan. Baik lewat jalur CPNS maupun PPPK. Tahun ini kita kasikan 10 ribu formasi PPPK untuk tenaga penyuluh,” terangnya.

Hanya saja, solusi ini kurang dipahami anggota DPR RI. Mereka masih bersikeukeuh agar pemerintah mengangkat seluruh penyuluhnya menjadi CPNS tanpa tes.

Seperti diutakan Firman Subagyo. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyatakan, sektor pertanian sangat fundamental. Di lapangan, hanya 30 persen penyuluh yang berstatus PNS. Sebagian besar diisi oleh THL dan TB.

“23.771 orang itu menutupi kekurangan penyuluh untuk mengisi satu penyuluh satu desa. Kalau ini tidak dipenuhi, jangan berharap ketahanan pangan dapat terealisasi,” tandasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…