Langsung ke konten utama

Awas Terbujuk Calo CPNS Baru

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menghimbau masyarakat menghindari praktek percaloan saat tes CPNS 2014 bulan depan. Mereka juga menegaskan bahwa tes CPNS gratis, tanpa ada pungutan biaya apapun.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, calon CPNS ini biasanya bekerja sendiri dan murni penipuan. Selain itu, modus lain para calon CPNS itu adalah mengaku kenal dengan oknum instansi yang akan dilamar calon korban.
“Hati-hati, jangan tebujuk calo. Kami melaksanakan tes CPNS 2014 secara transparan tidak ada titip-titipan lagi,” papar Herman kemarin. Dia mengatakan dalam operasinya, para calo CPNS itu mengiming-imingi bisa meloloskan menjadi abdi negara tetapi dengan ongkos tertentu.

Rata-rata untuk bisa menjadi CPNS, para calo memasang lebih dari Rp 100 juta. Sedangkan untuk menjadi pegawai honorer, biayanya kurang dari Rp 100 juta.
Herman menegaskan tidak ada ruang lagi bagi oknum pegawai instansi maupun pihak lain untuk melobi panitia tes supaya mendapatkan jatah. “Seleksi CPNS sekarang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif serta bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme, red),” jelas dia.
Dia juga menjelaskan bahwa tes CPNS saat ini lebih banyak dilakukan secara online. Mulai dari fase pendaftaran yang dilakukan secara online. Kemudian tes tulis yang biasanya dipakai, sudah diganti dengan tes model CAT (computer assisted test).
Kalau ada calo yang meminta uang ketika korban sudah lulus ujian, Herman juga mengatakan jangan diladeni. Sebab kelulusan itu murni karena kemampuan pribadi, bukan atas bantuan orang lain.
Selain urusan calo, Herman mengatakan masyarakat tidak dibebani biaya pendaftaran dan tes CPNS. Dia mengatakan masih ada laporan instansi yang menarik pungutan selama masa penerimaan CPNS baru.

Modusnya untuk biaya administrasi atau ibiaya operasional lainnya. Herman menjelaskan bahwa segala biaya administrasi maupun operasional tes CPNS sudah dialokasikan di APBN maupun APBD kabupaten dan provinsi.
Herman berharap saat ini masyarakat lebih fokus untuk mempersiapkan diri jelang dibukanya pendaftaran tes CPNS baru. Rencananya pendaftaran tes CPNS ini dibuka pekan ketiga Juli nanti. Kuota yang disiapkan adalah 65 ribu lowongan untuk CPNS dan 35 ribu lowongan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) alias pegawai kontrak.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …